Dinamika sosial dan politik di Tanah Air tercinta belakangan ini mengalami eskalasi yang cukup meresahkan karena membentuk polarisasi ekstrem yang mengancam kesatuan bangsa. Karenanya, sebagai ekspresi kecintaan dan komitmen kebangsaan, setiap elemen bangsa perlu menunjukkan sikap secara terbuka.

Sebagai salah satu elemen bangsa Indonesia, komunitas Syiah yang menjunjung tinggi kepatuhan vertikal (Allah, Nabi, dan Ahlulbait) juga kepatuhan horizontal (Konstitusi, kontrak sosial) merasa prihatin atas dinamika sosial-politik yang berpotensi mencabik keutuhan bangsa.

Setiap individu dalam komunitas Syiah dengan bekal kesadaran akan prinsip kepatuhan vertikal dan horizontal tersebut, berhak bebas menyikapi dinamika sosial-politik di Tanah Air dengan pertanggungjawaban personal. Karena itu, banyak individu yang dikenal bermazhab Syiah bersilang pandangan dan sikap terhadap berbagai dinamika sosial-politik yang ada.

Ormas Islam AHLULBAIT INDONESIA (ABI) sebagai organisasi yang menjadi payung bagi sebagian individu warga negara bermazhab Syiah yang menjadi anggotanya, tidak menginstruksikan sikap spesifik terkait individu, kelompok, dan aksi politik tertentu yang cenderung mengundang pro dan kontra, namun memberikan arahan umum yang sekaligus menjadi acuan sikap ABI secara formal terhadap setiap dinamika sosial dan politik sebagai berikut:

1. ABI tidak akan memihak kubu politik mana pun sembari mengutamakan keutuhan umat dan bangsa di bawah Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas berbangsa dan bernegara.

2. ABI menganggap setiap langkah, sikap dan pernyataan (dukungan, kritik atau penolakan) seseorang atau beberapa orang yang dikenal ustaz, tokoh, dan aktivis Syiah sebagai insiatif personal yang merupakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

3. ABI membebaskan setiap anggotanya menentukan sikap politik dalam koridor konstitusi dan aturan yang berlaku dengan pertanggungjawaban personal sebagai warga negara. Meski membebaskan, ABI mengimbau seluruh anggotanya juga komunitas Syiah secara umum untuk bersikap proporsional terhadap dinamika sosial-politik, baik berupa pro maupun kontra dengan mematuhi seluruh aturan hukum yang berlaku.

4. ABI mendukung dan mendorong Pemerintah sebagai pemegang mandat dan kepercayaan rakyat mesti sigap menangkap aspirasi seluruh rakyat dengan tetap menegakkan hukum secara adil dan menindak tegas setiap aksi yang melanggar hukum.

5. ABI mengimbau semua pihak yang mempunyai pandangan dan aspirasi politik yang berbeda-beda untuk mengedepankan asas kemaslahatan, persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menempuh cara yang sesuai konstitusi, agama, dan akhlak yang mulia serta menghindari tindakan pelanggaran HAM dan ujaran kebencian bernuansa SARA.

Dalam situasi ekonomi sulit akibat pandemi covid 19 bangsa Indonesia justru lebih memerlukan keutuhan dan gotong royong untuk bangkit demi kesejahteraan bersama. Merdeka.

Jakarta, 17 November 2020
Ketua Dewan Syura Ahlulbait Indonesia
Dr. Umar Syahab, MA